GAYO LUES | InfoAcehNews.net – Lambannya penanganan infrastruktur kembali menjadi sorotan. Kali ini, kerusakan jembatan Pintu Rime Kecamatan Pining menuai kecaman keras dari kalangan pemuda, yang menilai Pemerintah tidak menunjukkan sense of crisis terhadap penderitaan masyarakat.
Ketua pemuda setempat, Jecky, secara terbuka melontarkan kritik tajam. Ia menilai pemerintah terkesan abai terhadap kondisi jembatan vital di Desa Pintu Rime, yang hingga kini masih ambruk, meski sudah berbulan-bulan berlalu sejak bencana melanda.
“Pining seperti ditinggalkan. Ini bukan sekadar soal jembatan, ini soal nyawa dan ekonomi warga. Kami mendesak alat berat segera diturunkan, bukan sekadar janji,” tegas Jecky.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejak jembatan ambruk akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025 lalu, akses utama menuju pusat kabupaten terputus total. Warga kini terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Bahkan dalam kondisi darurat medis.
Laporan di lapangan menyebutkan, pasien rujukan harus ditandu melewati arus sungai yang berisiko tinggi. Situasi ini dinilai sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam menjamin pelayanan dasar masyarakat.
“Kalau ada korban jiwa nanti, siapa yang bertanggung jawab?” ujar Jecky, dengan nada kecewa.
Tak hanya akses transportasi, dampak lanjutan juga dirasakan pada distribusi logistik. Kelangkaan BBM dan gangguan listrik, sempat terjadi akibat terhambatnya jalur distribusi.
Perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu beberapa jam, kini bisa mencapai lebih dari enam jam melalui jalur alternatif yang sulit dan berbahaya. Kondisi ini memperlambat roda perekonomian warga di wilayah Pining.
Memang, pada awal 2026, sempat dilakukan penanganan darurat melalui gotong royong bersama aparat TNI dan Polri, termasuk penurunan alat berat untuk membuka akses sementara. Namun, langkah tersebut dinilai hanya solusi jangka pendek.
Warga kini menuntut pembangunan jembatan permanen berbahan rangka baja, agar akses kembali normal dan tidak lagi bergantung pada solusi darurat.
Desakan terhadap Pemerintah semakin menguat. Warga meminta tim teknis segera turun ke lokasi, bukan sekadar melakukan survei tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Jangan tunggu viral atau korban jiwa baru bergerak. Infrastruktur adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Kalau ini terus dibiarkan, artinya pemerintah gagal hadir,” pungkas Jecky.
Kondisi ini kembali membuka pertanyaan besar soal prioritas pembangunan, dan kecepatan respons pemerintah terhadap krisis infrastruktur di wilayah terpencil. Ketika akses dasar lumpuh berbulan-bulan tanpa solusi permanen, publik berhak mempertanyakan!, di mana negara saat rakyatnya membutuhkan? (Dosaino).
