BANDA ACEH | InfoAcehNews.net – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Gayo Lues, Aceh, pada akhir November 2025, meninggalkan kerusakan masif dan krisis infrastruktur yang belum sepenuhnya tertangani. Sebanyak 5.272 rumah warga rusak, dengan 3.499 di antaranya hancur berat hingga hanyut terbawa arus sungai.
Bencana tersebut juga memutus 101 jembatan, merusak 54 ruas jalan, serta memaksa 22 desa direlokasi karena dinilai berada di zona rawan dan tidak lagi layak dihuni. Kondisi ini disampaikan Bupati Gayo Lues, Suhaidi, dalam rapat koordinasi tingkat tinggi di Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Aceh, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Direktur Utama PLN, Direktur Utama Telkomsel, serta para bupati dari kabupaten lain di Aceh yang juga terdampak banjir bandang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam paparannya, Bupati Suhaidi mengungkapkan bahwa dampak bencana tidak hanya menghancurkan permukiman dan akses transportasi, tetapi juga melumpuhkan sektor pertanian dan layanan publik. Tercatat 181 jaringan irigasi rusak, lahan persawahan seluas 3.570 hektare tertimbun lumpur, pasir, dan gelondongan kayu setinggi satu hingga dua meter. Selain itu, 15 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro rusak berat, serta 27 gedung sekolah mengalami kerusakan, belum termasuk fasilitas pendidikan milik pesantren.
Kondisi layanan dasar masyarakat hingga kini juga belum sepenuhnya pulih. Ketersediaan BBM dan LPG masih terbatas dan belum normal, jaringan internet serta seluler di sejumlah kecamatan belum dapat dinikmati masyarakat, sementara aliran listrik di lima kecamatan padam total sejak bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah yang dikenal sebagai Negeri Seribu Bukit tersebut.
Suhaidi juga menyoroti ancaman lanjutan dari kerusakan daerah aliran sungai di wilayah Gayo Lues. Ia meminta pemerintah pusat segera melakukan pengujian dan kajian menyeluruh terhadap DAS di kawasan tersebut, mengingat banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah lain di Aceh diduga merupakan banjir hantaran dari wilayah hulu yang berada di Kabupaten Gayo Lues.
Dalam forum itu, Bupati Gayo Lues secara tegas meminta kejelasan skema rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari pemerintah pusat. Ia menegaskan, kemampuan daerah sangat terbatas untuk melakukan pemulihan jangka panjang akibat kerusakan yang begitu luas. “Ketidakmampuan daerah bukan untuk mengatasi bencana, tetapi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegas Suhaidi di hadapan jajaran pemerintah pusat. (Dosaino)
