Banda Aceh – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai menyasar pesantren sebagai bagian dari upaya memperluas pemerataan gizi anak-anak Indonesia. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pun telah berdiri di berbagai daerah. Namun sayangnya, hingga September 2025, belum satu pun pesantren di Aceh yang tersentuh program tersebut.
Data terbaru menyebutkan, baru sekitar 40 SPPG aktif beroperasi di lingkungan pesantren di berbagai wilayah Indonesia. Namun berdasarkan penelusuran di lapangan, hasilnya nihil—belum ada satu pun dayah di Aceh yang masuk ke dalam daftar penerima manfaat MBG.
Konfirmasi ini salah satunya datang dari Pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah di Sibreh, Aceh Besar. Pimpinan pesantren, Tgk. H. Faisal Ali atau yang akrab disapa Abu Sibreh, menegaskan bahwa program MBG belum menyentuh wilayah mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di pesantren atau dayah kami, belum masuk praktik kebijakan MBG dari Kementerian Agama. Sampai hari ini, setahu kami, belum ada dapur MBG yang dikelola dayah di Aceh,” kata Abu Sibreh, saat ditemui pada Ahad (21/9/2025).
Meski belum hadir, Abu Sibreh menyambut baik bila program tersebut mulai menyasar pesantren di Aceh. Menurutnya, pelibatan dayah dalam program MBG akan memberikan dampak berlapis, baik dari sisi nutrisi santri maupun penguatan ekonomi lokal.
“Sangat tepat bila MBG itu masuk ke dayah dan dikelola langsung oleh dayah. Selain menambah kekuatan ekonomi internal pesantren, juga bisa menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa keberadaan dapur MBG di lingkungan pesantren bisa menjadi penggerak roda ekonomi lokal. “Bisa menyerap beras dari petani lokal, sayur dari kebun warga, hingga telur dari peternak kecil. Rantai ekonomi ini membuat pesantren tak hanya sebagai pusat pendidikan, tapi juga pusat perputaran ekonomi rakyat,” tambahnya.
Meski menyambut positif, Abu Sibreh tak menampik bahwa program ini juga sempat diterpa isu miring di publik, salah satunya soal wadah makanan MBG yang disebut “tidak halal”. Ia mengingatkan agar pemerintah bersikap responsif terhadap isu semacam itu.
“Isu seperti itu jangan dibiarkan berlarut. Sistem kontrol juga harus diperbaiki, koordinasi diperjelas, sehingga pelaksanaan MBG tidak menimbulkan kecurigaan,” tegasnya.
Lebih jauh, Tgk Faisal menyebut bahwa dayah memiliki modal sosial besar dalam memastikan program MBG bisa berjalan bersih dan efektif. Kultur disiplin, kepatuhan santri terhadap pimpinan, serta koneksi pesantren dengan masyarakat sekitar dinilai jadi kekuatan tersendiri.
“Dengan kultur khas yang kami miliki, pesantren layak mendapatkan kepercayaan untuk jadi pelaksana program MBG. Kami siap jika pemerintah mau melibatkan kami,” pungkas Abu Sibreh.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Agama maupun pemerintah pusat soal distribusi program MBG ke wilayah Aceh. Namun harapan mulai tumbuh dari kalangan pesantren agar Aceh tak kembali tertinggal dalam program pemerataan nutrisi ini.
