Pidie Jaya | InfoAcehNews.net – Desakan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRK Pidie Jaya, Nazaruddin atau yang akrab disapa Ustaz Am, agar pemerintah membangun Rumah Sakit Tipe C di Kecamatan Bandar Baru, kembali membuka wacana lama soal ketimpangan pelayanan kesehatan antar wilayah di Pidie Jaya.
Dalam keterangannya kepada InfoAcehNews, Selasa (21/10/2025), Nazaruddin menegaskan bahwa Bandar Baru adalah salah satu kecamatan padat penduduk yang selama ini harus menempuh jarak cukup jauh ke Meureudu untuk mendapatkan layanan medis di RSUD.
“Sudah saatnya pemerintah membangun satu RS Tipe C di sana agar masyarakat tidak harus pergi jauh ke Meureudu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan tersebut tidak sekadar berbicara soal kenyamanan masyarakat, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi daerah. Menurutnya, keberadaan rumah sakit baru dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperluas lapangan kerja di sektor kesehatan.
Namun, di balik usulan itu, muncul pertanyaan yang tak kalah penting, mengapa hingga kini, setelah bertahun-tahun berdirinya Kabupaten Pidie Jaya, wilayah seluas Bandar Baru belum juga memiliki fasilitas kesehatan memadai?
Padahal, sejak otonomi daerah berjalan, anggaran publik yang digelontorkan untuk sektor kesehatan tidak sedikit. Persoalannya, sering kali pembangunan tidak berpijak pada kebutuhan riil masyarakat, melainkan lebih condong pada proyek-proyek simbolis.
Ustaz Am, yang dikenal vokal dalam forum-forum DPRK, menegaskan pihaknya akan terus mendesak pemerintah agar janji menghadirkan Rumah Sakit Type C tidak berhenti sebatas retorika.
“Kita ingin pemerintah benar-benar serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini. Jangan hanya disampaikan dalam rapat, tapi tidak ada langkah nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, mengisaratkan akan berupaya merealisasikan rencana tersebut.
“Insya Allah, kita akan berupaya agar di sana bisa berdiri satu Rumah Sakit Type C untuk memudahkan warga mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya singkat.
Meski demikian, publik menilai bahwa komitmen pemerintah daerah sering kali diuji di tahap implementasi. Pembangunan rumah sakit bukan sekadar soal keinginan, melainkan perencanaan matang, alokasi anggaran yang jelas, dan keberpihakan nyata terhadap masyarakat wilayah pinggiran seperti Bandar Baru.
Kini, bola ada di tangan pemerintah. Apakah dorongan legislatif akan berbuah tindakan nyata, atau kembali menjadi janji rutin yang tak pernah sampai ke ruang perawatan pasien? (Herry)
