Gayo Lues | InfoAcehNews.net — Di ujung aspal yang terputus di Desa Ketukah Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues, Aceh, suara Sungai Ketukah mengalir deras, seolah menegaskan satu hal, Negara belum benar-benar hadir.
Jalan provinsi yang amblas sepanjang sekitar 200 meter sejak banjir bandang dan longsor dua bulan lalu, hingga kini dibiarkan menganga, memutus akses, melumpuhkan ekonomi, dan mempertaruhkan masa depan anak-anak sekolah.
Potret itulah yang ditemukan anggota DPRK Gayo Lues, saat menggelar reses Masa Sidang I Tahun Anggaran 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) II. Delapan legislator lintas fraksi turun langsung ke Empat Kecamatan, diantaranya Kecamatan Kutapanjang, Blangjerango, Terangun dan Tripe Jaya, untuk menyusuri jalur-jalur rusak yang kini menjadi saksi krisis pasca bencana yang belum tertangani serius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ruas jalan di Ketukah bukan sekadar akses desa. Ia adalah jalur vital penghubung Kabupaten Gayo Lues dengan Aceh Barat Daya. Ketika badan jalan amblas dampaknya berlapis, logistik tersendat, harga kebutuhan pokok melonjak dan mobilitas warga lumpuh.
Warga kini hanya mengandalkan jalur darurat sempit di tepi sungai, hasil gotong royong seadanya yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Setiap hujan turun, jalur itu berubah menjadi lintasan maut.
Yang paling memilukan, krisis ini merambat ke ruang kelas. Puluhan siswa sekolah dasar di Ketukah harus berjalan kaki melewati jalur rawan longsor setiap hari. Demi mengurangi risiko, sekolah mewajibkan seorang guru mengawal siswa saat berangkat dan pulang. Namun, alam tak bisa dinegosiasikan.
“Setiap hari saya was-was melepas anak ke sekolah. Jalannya sempit, licin, di bawahnya sungai,” ujar Sabiran, orang tua siswa, dengan nada cemas.
Kepala SD Ketukah mengakui, ancaman keselamatan telah mengganggu proses belajar-mengajar. Konsentrasi siswa dan guru terpecah antara papan tulis dan keselamatan diri. Harapan mereka sederhana, jalan kembali normal, agar pendidikan berlangsung aman dan bermartabat.
Di Kecamatan Terangun, krisis mengambil wajah lain. Distribusi BBM terganggu akibat akses jalan terputus. SPBU kerap tutup. Kekosongan itu diisi penjual BBM eceran dengan harga melambung yang menembus Rp17.000 per liter. Begitu juga dengan LPG 3 Kg juga sulit didapat, walaupun ada harganya tak sesuai HET.
Bagi warga pedalaman, angka itu bukan sekadar mahal, tapi mematikan usaha kecil, menaikkan ongkos transportasi, dan mempersempit ruang hidup.
“Akses terputus, BBM dan LPG 3 Kg sulit didapat dengan harga stabil, harga naik. Masyarakat jadi korban,” kata Abdussalam, legislator dari PDI Perjuangan, menyoroti efek domino ekonomi yang tak terhindarkan.
Untuk itu, kritik keras pun mengemuka. Abd Karim menegaskan, persoalan ini menyangkut keselamatan anak-anak dan pelayanan dasar negara. Rasif (PKB) menilai lambannya respons mencerminkan lemahnya perhatian terhadap daerah pedalaman. Ali Amran (Golkar) mendesak pemerintah bergerak melampaui sekadar peninjauan, menuju perbaikan permanen. Muhammad Nur (Gelora) mengingatkan, keterlambatan berpotensi memicu krisis sosial berkepanjangan, dari pendidikan hingga keamanan warga.
Selain infrastruktur BBM dan LPG, DPRK juga meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di Tripe Jaya, serta distribusi pupuk bersubsidi di Kutapanjang dan Blangjerango. Petani mengeluhkan kelangkaan pupuk dan distribusi yang belum tepat sasaran, tepat saat musim tanam mendekat.
Kemudian, untuk pengelolaan Los Kutapanjang juga tak luput dari sorotan, para legislator itu menginginkan, adanya pengelolaan yang professional serta menertibkan para pedagang yang berjualan hingga sampai ke jalan.
Dari seluruh rangkaian reses, satu kesimpulan menguat, jalan provinsi di Ketukah layak ditetapkan sebagai penanganan darurat dan prioritas utama.
“Ini bukan sekadar jalan rusak. Ini urat nadi kehidupan masyarakat,” tegas para legislator.
Seluruh temuan reses akan dibawa ke forum resmi DPRK dan disampaikan kepada pemerintah daerah serta Pemerintah Aceh, dengan satu tuntutan utama, kehadiran negara secara nyata di wilayah terdampak bencana bukan dalam wacana, melainkan dalam tindakan yang menyelamatkan nyawa dan masa depan. (Dosaino)
